CONTOH KASUS KOPERASI DI INDONESIA YANG SULIT BERKEMBANG DAN ANALISISNYA

CONTOH KASUS KOPERASI DI INDONESIA YANG SULIT BERKEMBANG DAN ANALISISNYA

     Masalah Internal dengan contoh sistem kerja, Re-generasi organisasi, system pengawasan kerja koperasi dan Dll bisa dikarenakan system kerja yang salah penerapannya ,lambatnya re- Koperasi dapat disebut sebagai gambaran pondasi dasar ekonomi bangsa Indonesia karena mempunyai dasar azas kekeluargaan , akan tetapi kondisi saat ini tidak mudah menjalankan kegiatan perkoperasian di Indonesia hal ini tidak dipungkiri karena banyaknya jumlah penduduk kita yang banyak daripada tahun 1950 sampai tahun 1980 yang pada tahun - tahun itu koperasi di Indonesia sedang tumbuh .

Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini dari masalah internal koperasi atau masalah eksternal koperasi,dan bukan hanya itu saja masalah yang dihadapi perkoperasian di Indonesia, masalah permodalan koperasi, dan masalah Re-generasi dalam pengurusan koperasi tersebut.

Dan dapat dijabarkan masalah masalah koperasi secara umum adalah :

1.      Koperasi jarang peminatnya

2.      Sulitnya koperasi berkembang

3.      Masalah permodalan

4.      Masalah Internal dengan contoh sistem kerja, Re-generasi organisasi, system pengawasan kerja koperasi dan Dll

Karena masalah koperasi sangat luas dan sangat komplek maka diperlukan sebuah ide / pemecahan masalah yang dapat membantu koperasi untuk berkembang, dan apabila tidak segera diatasi maka akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut pada masa mendatang karena masalah dapat berlarut – larut dan dapat berdampak sangat negatif bagi koperasi tersebut.

Perlunya analisis masalah dapat membuka langkah – langkah untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan terstuktur dengan baik dan dapat langsung menyelesaikan inti dari masalah itu dengan solusi – solusi yang dapat diterima oleh semua pengurus maupun anggota koperasi tersebut.

Analisis dari masalah – masalah  koperasi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Koperasi kurang peminat bisa dikarenakan  kalah bersaing dengan lembaga – lembaga yang bergerak dibidang pemberian modal , lembaga pemberian kredit atau lembaga penyimapanan dana contohnya perbankan.

2.      Sulitnya koperasi berkembang bisa dikarenaka adanya faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung kinerja koperasi dan memungkinkan koperasi sulit berkembang pula.

3.      Masalah permodalan bisa dikarenakan  kurang kepercayaan anggota terhadap kepengurusan koperasi yang bedampak pada proses kegiatan simpan – pinjam para anggota, padahal itu adalah sumber dana pokok bagi perkoperasian untuk mengembangkan usaha – usahanya untuk mencari tambahan keuntungan atau hasil usaha.

generasi pengurus  dari yang tua ke yang muda dengan kriteria bewawasan luas, intelektual tinggi .

Dari masalah dan analisis – analisis diatas maka kita dapat mencari solusi yang tepat, contohnya sebagai berikut :

·         Karena koperasi kekurangan peminat yang timbul dari lembaga – lembaga keuangan, menurut saya dapat diatasi dengan member inovasi – inovasi yang dapat menarik minat orang banyak untuk bergabung menjadi anggota, contohnya dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberi peluang usaha bagi anggota dan menambah skill bagi anggota yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka misal membuka traning pembelajaran ,kursus menjahit, bercocok tanam tanaman budidaya, cara budidaya tambak ikan , keterampilan mesin otomotif & kerajinan tangan berupa  souvernir yang laku dijual dan menghasilkan pendapatan.

·         Koperasi sulit berkembang solusi tepat untuk masalah itu dapat berupa memperbaiki system kerja para pengurus dan anggota serta melakukan gerakan promosi koperasi di lingkungan sekitar untuk mendukung langkah – langkah yang direncanakan ,setelah itu kita mencari peluang peluang untuk mengembangkan koperasi dengan cara membuat proposal rencana usaha untuk permintaan bantuan kepada pemerintah setempat agar rencana – rencana itu didukung baik secara fisik maupun secara materi.

·         Solusi untuk masalah permodalan sangat berhubungan dengan point masalah kedua, mungkin dapat diatasi dengan melakukan joint veture atau merge dengan perusahaan yang sama bidang usahanya ,ataupun dengan sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus koperasi biasanya mereka – mereka yang merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan, tetapi dapat berdampak juga bagi kelangsungan koperasi karena kondisi seperti inilah yang menyebabkan ketidak fokusan terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri, dengan contoh walaupun diadakan rapat anggota untuk menyelesaikan masalah tetapi karena seseorang mempunyai kuasa pasti menimbulkan rasa sungkan bagi yang lain untuk mengutarakan idenya padahal idenya mungkin lebih bagus daripada seseorang yang punya memberi modal tersebut.

Selain rangkap jabatan biasanya pengurus koperasi sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Perlu dilakukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan agar mereka dadat berpartisipasi dalam koperasi. Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung perkembangan koperasi. Partisipasi akan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Untuk mendukung proses berkelanjutan koperasi perlu re-generasi  dari pengurus yang tua ke pengurus yang lebih muda dengan cepat dan sebelumnya pengurus muda harus dibekali pengetahuan yang luas untuk mengatasi masalah – masalah yang biasa timbul,  biasanya diberikan oleh seniornya yang sudah mempunyai pengalaman banyak, paragraf ini sudah menjawab poin analisis masalah ke 4.

Itulah sekilas masalah yang dihadapi koperasi di Indonesia dan solusi untuk menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut.

sistem ekonomi indonesia

  koperasi dalam sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Haryoso et., al.(2006: 13-16), secara ideologis, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong. Pertanyaan ideologis tersebut terjawab bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan menomorduakan kepentingan individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus kepentingan bersama.

Dalam konsep pemikiran Hatta pada dasarnya segala usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama oleh banyak orang, mestilah memakai bangun koperasi. Usaha yang dikerjakan secara bersama-sama ini dilawan dengan usaha perorangan. Usaha-usaha yang dapat dikerjakan secara perorangan dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak harus berbentuk koperasi. Meskipun usaha-usaha perorangan tidak harus berbentuk koperasi, mereka secara sukarela dapat bersatu dan membentuk koperasi. Jika bangsa tidak mengindahkan sistem ini, maka lambat laun dikuatirkan akan terjadinya semangat kapitalisme yang berakibatkan pada pemerasan dan penindasan terhadap orang banyak yang lemah oleh sekelompok kecil masyarakat yang cerdik dan bermodal.

Hatta melihat, mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, maka gerakan koperasi hendakmnya dimulai dari pedesaan. Hatta menegaskan, bahwa tugas koperasi Indonesia sangatlah luas terkait masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu keterbelakangan. Dalam hal ini Hatta menjelaskan tujuh tugas koperasi Indonesia.

1.      Memperbaiki Produksi

Ada tiga jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, yaitu pangan, barang kerajinan dan barang-barang pertukangan yang diperlukan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

2.      Memperbaiki Kualitas Barang

Koperasi harus memperbaiki kualitas barang-barang yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Salah satu sebab rendahnya kualitas barang-barang adalah tidak cukupnya sarana produksi yang dimiliki oleh rakyat, maka kopersi memiliki peran untuk secara bersama-sama memiliki sarana produksi yang diutuhkan.

3.      Memperbaiki Distribusi

Para pedagang umumnya telah mempermainkan distribusi untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya menimbun barang pada saat barang mulai langka untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Maka koperasi mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, memiliki peluang besar untukmemperbaiki sistem distribusi barang.

4.      Memperbaiki Harga

Pedagang selalu berusaha untuk menjual barang dangn harga yang setinggi-tinginya, kondisi demikian merugikan masyarakat luas. Koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas seharusnya memperbaiki harga pasar.

5.      Menyingkirkan Penghisapan

Kalau suatu desa ingin makmur maka harus dibebaskan dari “lintah darat” atau sistem ijon karena secara nyata telah merugikan masyarakat. Lintah darat bisa diberantas dengan pendirian koperasi-kopersi sompan pinjam.

6.      Memperkuat Permodalan

Masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan permodalan. Dengan koperasi masyarakat harus digerakan untuk menabung sebagai sumber modal.

7.      Memelihara Lumbung

Sistem lumbung harus diperbaharui disesuaikan dengan tuntutan masa. Lumbung harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau srbagai buffer stock. Dengn adanya lumbung akan mengurangi gejolak harga pada saat panen dan masa paceklik. Lumbung pasi juga berfungsi untuk penyediaan bibit pada musim tanam.

Ajaran dan konsepsi ekonomi Bung Hatta menggariskan bahwa kopersi harus menjadi wadah utama dalam perekonomian Indonesia. Koperasi diselenggarakan oleh orang-orang kecil dengan modal kecil pula, maka koperasi dapat juga disebut sebagai wadah “rakyat kecil” (petit people).

Konsep Koperasi Negara Berkembang (Indonesia)

Walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut, namun dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan top down approach pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan polatop down harus diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (sense of belonging) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.

Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan  koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

DKI jakarta

Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolutterjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 4297 jiwa atau menurun sebanyak 25.410 jiwa dari tahun 2008.  Sementara untuk tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 menurun sebesar 0,74 persen, dengan persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 3,55 persen atau masih didibawah persentase kemiskinan nasional (11,37%).

Pengangguran

Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 (Februari) mencapai 513,2 ribu orang menurun dibanding tahun 2008 (580.5 ribu orang) atau berkurang sebanyak 67,3 ribu orang.  Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode tahun 20082013 penurunan sebesar 2,22 persen, TPT DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 9,94 persen lebih rendah dibandingkan TPT tahun sebelumnya. Namun kondisi TPT DKI Jakarta masih tergolong tinggi dibandingkan terhadap rata-rata TPT nasional.  Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar terdapat di Kabupaten Adm. Kep.Seribu (13,97%) dan terendah di Kota Jakarta Selatan (8,96 %)

Kesenjangan

DKI Jakarta memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, membuktikan Hipotesis Kuznets, serta menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 2008.  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 1995 sampai dengan 2008 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi.

BANTEN

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, maka selama enam bulantersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,47 ribu orang (4,03 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2013 - September 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen).

Pengangguran

Demikian disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten dalam rilisnya yang disampaikan kepada wartawan kemarin. Syech Suhaimi Kepala BPS Banten mengatakan bahwa, pada periode Agustus 2012 jumlah pengangguran terbuka di Banten sebanyak 519,2 ribu orang dan menjadi 509,3 ribu orang dalam periode Agustus 2013 atau turun sekitar 9,9 ribu orang. "Tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin," katanya. Jumlah angkatan kerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 5.146,3 ribu orang atau meningkat sekitar 21,2 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2012, yaitu sebesar 5.125,1 ribu orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang bila dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebesar 4.605,8 ribu orang. Ia mengungkapkan,dalam periode satu tahun terakhir (Agustus 2012―Agustus 2013), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di sektor pertanian sebesar 92,3 ribu orang, sektor Industri 11,5 ribu orang.

Kesenjangan

Ketimpangan pada suatu wilayah atau antar memang merupakan kondisi  alamiah atau natural yang terjadi. Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor  yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya  alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana  pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta,  4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.  Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi suatu wilayah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang  dilakukan swasta (penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam  negeri (PMDN)) dan investasi yang dilakukan pemerintah. Investasi swasta  mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah  melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut  Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa investasi akan  menyebabkan terjadinya ketimpangan. Provinsi Banten merupakan daerah  potensial yang menjadi sasaran investasi yang dilakukan oleh swasta

Jawa Tengah

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di  Provinsi Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta orang (14,98 persen), berkurang 113,96 ribu orang (0,36 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4,977 juta orang (15,34 persen).  Selama periode Maret 2012 – September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 54,61 ribu orang (dari 2.001,12 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 1.946,51 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 59,35 ribu orang (dari 2.976,25 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 2.916,90 ribu orang pada September 2012).  Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 13,49 persen menurun menjadi 13,11 persen pada September 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 16,89 persen pada Maret 2012 menjadi 16,55 persen pada September 2012.  Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi September 2012 sebesar Rp. 233.769,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2012 sebesar Rp. 245.817,- per kapita per bulan atau naik 4,69 persen dari kondisi Maret 2012 (Rp. 234.799,- per kapita perbulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,57 persen menjadi sebesar Rp. 223.622,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2012 yaitu sebesar Rp. 211.823,- per kapita per bulan.

Pengangguran

Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 (Februari) mencapai 941.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.227.308 orang) atau berkurang sebanyak 285.900 jiwa.  Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 5,57 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,63%), tingkat pengangguran Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan terhadap TPT nasional.  Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 12,20 persen dan TPT terendah di Kabupaten Purworejo (3,28 %)

Kesenjangan

Perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah (kabupaten/kota) menurut dispersion ratio untuk setiap provinsi di wilayah Jawa+Bali dalam kurun waktu 2007-2011 . Tingkat kesenjangan paling tinggi yaitu di Provinsi Jawa Timur, dan paling rendah di Provinsi Bali. Dilihat dari perkembangan tingkat kesenjangan selama 2007-2011, terlihat tingkat kesenjangan di Provinsi  Jawa Tengah,meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat kesenjangan di Provinsi Bali dan Banten relatif menurun dari tahun sebelumnya.

Jawa Barat

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Selama periode September 2012 – Maret 2013, Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan berkurang sekitar 59 000 orang (dari 2.560,02 ribu orang pada September 2012 menjadi 2.501 ribu  orang pada Maret 2013). Sementara itu di daerah pedesaan berkurang sekitar 65,4 ribu orang ( dari 1.861,46 ribu orang pada September 2012 menjadi 1.796,04 ribu orang pada Maret 2013). Selama periode September 2012 – Maret 2013 persentase penduduk miskin di perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0.27 persen ( dari 8,71 % pada September 2012 menjadi 8.44 % pada Maret 2013) sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sekitar 0.54 persen ( dari 12.13 % pada September 2012 menjadi 11,59%pada Maret 2013). Garis kemiskinan Jawa Barat bulan Maret 2013 sebesar Rp. 252.496,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2012 (Rp. 242.104,-).Jika dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di daerah perkotaan garis kemiskinan bulan Maret 2013 sebesar Rp. 258.538,- atau naik 3,76persen dari kondisi September 2012 (Rp. 249.170,-). Untuk daerah pedesaan,  Garis kemiskinan mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu sekitar5,41 persen (dari Rp. 228.577,- pada September 2012 menjadi Rp. 240.945,- pada Maret 2013)

Pengangguran

Jawa barat saat ini menjadi provinsi yang paling besar jumlah penduduk nya di indonesia . D emikina juga dari segi laju pertumbuhan , penduduk nya pun tergolong tinggi , karena tidak saja di sebabkan oleh pertumbuhan alami , tetapi imigrasi dari luar provinsi yang masuk jawa barat cuku besr peranan nya . Jumlah merekap mencapai  3.628.393 orang atau sebesar 25% dari angkatan kerja  . Banyak nya menganggur dan setengah menganggur adalah suatu penomenan ketenagakerjaan di jawa barat saat ini .

Kesenjangan

tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah (kabupaten/kota) menurut dispersion ratio untuk setiap provinsi di wilayah Jawa barat  dalam kurun waktu 2007-2011 . Tingkat kesenjangan paling tinggi yaitu di Provinsi Jawa Timur, dan paling rendah di Provinsi Bali. Dilihat dari perkembangan tingkat kesenjangan selama 2007-2011, terlihat tingkat kesenjangan di Provinsi  jawa barat dan  Jawa Tengah,meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat kesenjangan di Provinsi Bali dan Banten relatif menurun dari tahun sebelumnya.

Jawa Timur

Kemiskinan

Pada bulan Maret 2012, Penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 5,071 juta (13,40 persen) atau turun 5,53 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang mencapai 5,356 juta jiwa (14,23 persen). Dalam kurun waktu setahun, persentase penduduk miskin terjadi penurunan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan sebesar 0,84 poin persen terjadi di perdesaan dari 18,19 persen di bulan Maret 2011 menjadi 17,35 persen di bulan Maret 2012. Untuk daerah perkotaan persentase penduduk miskin berkurang 0,81 poin persen dari 9,87 persen menjadi 9,06 persen. Secara aggregat penduduk miskin di Jawa Timur 67,84 persen diantaranya ada di daerah perdesaan atau 3,44 juta penduduk.  Garis kemiskinan (GK) pada tahun 2012 sebesar Rp. 233.202 atau mengalami kenaikan sebesar 6,13 persen dari tahun 2011. GK makanan pada tahun 2012 sebesar Rp. 171.375 dan non makanan sebesar Rp. 61.827. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,78 persen dan 7,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu dekomposisi GK, terlihat persentase kenaikan GK perdesaan (7,73 persen) lebih besar dari perkotaan (4,59 persen).

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Agustus 2013 mencapai 4,33persen, naik 0,21 persen dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen). Selama setahun (Agustus 2012-Agustus 2013) penduduk yang bekerja di sektor PertanianPerkebunan, kehutanan, Perburuan dan Perikanan berkurang sebanyak 54 ribu orang (0,7persen), sektor Pertambangan dan Penggalian sebanyak 22 ribu orang (15,38 persen), Listrikgas dan air sebanyak 2 ribu orang (6,4 persen) dan sektor konstruksi

sebanyak 205 ribu orang(16,37 persen). Sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, mengalampertambahan daya serap sebanyak 200 ribu orang (5,2 persen). Sektor jasa kemasyarakatansosial dan perorangan meningkat sebanyak 345 ribu orang (13,83 persen). Sedangkan sektorlainnya seperti transportasi, pergudangan dan komunikasi serta lembaga keuangan relatif stabil. Pada Agustus 2013, dari 19,27 juta orang yang bekerja paling banyak berpendidikan rendah SDke bawah, yaitu 10,26 juta orang (53,26 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan tinggiDiploma ke atas hanya sekitar 1,36 juta orang (7,04 persen), selebihnya pendidikan menengah.

Kesenjangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dituntut mampu mengatasi problem kesenjangan antardaerah seiring pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi bisa 8% dalam lima tahun mendatang. Pertumbuhan itu salah satunya ditopang dengan potensi pembangunan 25 pabrik pemurnian mineral (smelter) di Jatim. Saat ini, sudah ada dua pabrik pemurnian mineral di Gresik dan Tuban. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai proyeksi itu didasarkan sejumlah kondisi objektif, semisal pasokan listrik surplus 4.000 MW. Selain itu pantai yang terbuka untuk pelabuhan pengangkut mineral juga tersedia. Selain itu, sambungnya, infrastruktur seperti rel ganda jalur utara selesai tahun ini. Sedangkan rel ganda dari Solo-Surabaya selesai 2017. "Jadi kami optimistis pertumbuhan ekonomi bisa 8% pada 2019, pemicunya industri, salah satunya smelter," jelasnya di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Jawa Timur 2014-2019, Kamis (6/3/2014). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2013 6,5% dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) harga berlaku Rp1.136,33 triliun. Kontribusi Jatim terhadap pembentukan PDB nasional 15%. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sirmadji menilai kesenjangan ekonomi merupakan persoalan yang harus diatasi pemerintah daerah seiring peningkatan ekonomi daerah. Indeks gini yang menunjukkan kesenjangan pendapatan ditargetkan pemerintah 0,36% tapi idealnya lebih rendah dari itu. "Kami melihat potensi bisa sampai 0,34%," tegasnya.

Kalimanta Barat

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Barat pada bulan September 2012 sekitar  355 ribu orang (7,96 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang berjumlah 363 ribu  orang (8,17 persen), berarti berkurang sekitar 7 ribu orang atau mengalami penurunan  0,20 persen. Selama periode Maret 2012–September 2012 penurunan persentase penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan turun dari 9,11  persen menjadi 9,04 persen sedangkan untuk daerah perkotaan juga mengalami penurunan dari 5,98 persen menjadi 5,49 persen. Berarti selama satu semester terakhir penurunan persentase penduduk miskin lebih besar terjadi di perkotaan. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin, pada bulan September 2012  di daerah pedesaan masih lebih banyak sebesar 281 ribu orang dibanding di daerah perkotaan sebanyak  74 ribu orang.  Garis kemiskinan pada Maret 2012 sebesar Rp. 226.175,- perkapita/bulan dan Rp. 239.162,- perkapita/bulan pada September tahun 2012. Apabila dipilah menurut jenisnya, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September  2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar  79,03 persen dan selebihnya  20,97  persen adalah sumbangan Garis Kemiskinan Bukan Makanan.

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat  pada Februari 2013 mencapai 3,09 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 0,27  persen  Setahun terakhir (Februari 2013―Februari 2013), sektor Manufacturing dan Services mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Agriculture mengalami penurunan jumlah pekerja sekitar  88 ribu jiwa. Pada Februari 2013, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 621.806 jiwa (28,84 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 467.550 jiwa (21,70 persen) dan berusaha sendiri sejumlah  353.706 jiwa  (16,41 persen)

Kesenjangan

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Kalimantan sebesar 0,10 Km/Km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km². Kerapatan jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan  sebesar 0,28 Km/Km², dan terendah di provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,06 Km/Km². Berdasarkan jumlah kendaraan roda-4 (mobil penumpang, Bus dan truk) untuk setiap Km panjang jalan yang menunjukkan kerapatan kendaraan per Km, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kerapatan tertinggi (43,32 unit/Km), lebih tinggi dari kerapatan nasional (33,42 unit/Km). Kerapatan kendaraan terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar  22,48 unit/Km. Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator  panjang jalan per 1000 penduduk (Km/1000 orang), seluruh provinsi di wilayah Kalimantan berada di atas.

Nusa Tenggara Barat

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2013 sebesar 993,56 ribu orang (20,03 persen), berkurang 6,73 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 1.000,29 ribu orang (20,41 persen) dan berkurang sekitar 18,96 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang berjumlah 1.012,52 ribu orang (20,88 persen).  Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret’12 – Maret’13, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 0,68 persen untuk perkotaan dan 0,85 persen untuk perdesaan. Penurunan ini juga terjadi pada periode September 2012-Maret 2013.  Garis Kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507,- perkapita/bulan  naik sebesar 6,26 persen menjadi Rp. 235.805,- perkapita/bulan pada Maret 2013. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2013, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 78,65 persen, tidak jauh berbeda dengan September 2012 yang sebesar 79,16 persen.  Pada periode September 2012-Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama.

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen).  Pada Agustus 2013 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sektor Pertanian yaitu sebesar 45,02 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rumah Makan) sebesar 18,86 persen dan sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan dan Jasa Perorangan sebesar 15,73 persen, serta sektor industri sebesar 8,06 persen. Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2013, sebanyak 1.056.954 orang (53,33 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 227.012 orang (11,45 persen).  Pada Agustus 2013, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMP dan SMA/SMK masing-masing sebanyak 294.998 orang (14,89 persen) dan 371.138 orang (18,73 persen). Sementara itu untuk penduduk yang bekerja dengan pendidikan diploma/perguruan tinggi hanya  sebanyak 205.502 orang (10,37 persen).

Kesenjangan

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, disamping penggunaan Telepon Kabel juga telah marak digunakan Telepon Seluler hingga sampai di perdesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan Telepon Kabel, atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal telepon seluler tersebut, pada dasarnya dapat diindikasikan oleh adanya Base Transceiver Station (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut.  Kesenjangan dalam penggunaan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi antar KBI dan KTI dapat dilihat dari indikator jumlah desa/kelurahan yang terjangkau pelayanan telepon kabel, dan penerimaan sinyal telepon genggam atau Hand Phone (HP). Pada tahun 2010, Persentase desa/kelurahan yang ada di wilayah KBI telah mencapai 35 % . Berdasarkan ketersediaan layanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon Seluler antarprovinsi, layanan telepon kabel  terbanyak adalah di NTB sebanyak 283 desa/kelurahan (26,1 persen). Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telepon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai di atas 90 persen di seluruh provinsi, namun diantaranya terdapat (1.340 desa/kelurahan) atau 33,1 persen yang masih menerima sinyal lemah

Nusa Tenggara Timur

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2013 sebesar 993,56 ribu orang (20,03 persen), berkurang 6,73 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 1.000,29 ribu orang (20,41 persen) dan berkurang sekitar 18,96 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang berjumlah 1.012,52 ribu orang (20,88 persen).  Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret’12 – Maret’13, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 0,68 persen untuk perkotaan dan 0,85 persen untuk perdesaan. Penurunan ini juga terjadi pada periode September 2012-Maret 2013. Garis Kemiskinan pada September 2012 sebesar Rp. 222.507,- perkapita/bulan  naik sebesar 6,26 persen menjadi Rp. 235.805,- perkapita/bulan pada Maret 2013.

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen). Pada Agustus 2013 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sektor Pertanian yaitu sebesar 45,02 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (Rumah Makan) sebesar 18,86 persen dan sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan dan Jasa Perorangan sebesar 15,73 persen, serta sektor industri sebesar 8,06 persen. Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2013, sebanyak 1.056.954 orang (53,33 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 227.012 orang (11,45 persen).  Pada Agustus 2013, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMP dan SMA/SMK masing-masing sebanyak 294.998 orang (14,89 persen) dan 371.138 orang (18,73 persen). Sementara itu untuk penduduk yang bekerja dengan pendidikan diploma/perguruan tinggi hanya  sebanyak 205.502 orang (10,37 persen)

Kesenjangan

di daerah perbatasan NTT sebagian besar mengalami kemiskinan. Pada akhir Desember 2011 lalu saya sempat melakukan “napak tilas” melihat langsung kondisi perbatasan antara Provinsi NTT dan Timor Leste. Saya mendampingi beberapa orang Senator Indonesia yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wilayah perbatasan adalah daerah terluar dari wilayah negara, yang menurut UU No. 43 Tahun tentang Wilayah Negara merupakan kawasan strategis dalam mewujudkan integritas wilayah negara, sehingga perlu perhatian khusus.  Bagi Indonesia permasalahan perbatasan akan berkenaan dengan kedaulatan (sovereignty), hak berdaulat (sovereign right), atau hak pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber kekayaan alam yang ada. Oleh karenanya persoalan batas wilayah sangat penting untuk diperhatikan dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena merupakan hal yang sensitif dan rentan konflik antar kepentingan. Dalam permasalahan perbatasan ini, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007, serta aturan pelaksanaan dari UU No. 43 Tahun 2008 dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai salah satu persoalan bangsa yang belum tuntas hingga saat ini.

Bali

Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2013 sedikit berkurang jika dibandingkan dengan Maret 2012. Tingkat kemiskinan pada Maret 2013 mencapai 3,95 persen, turun 0,23 persen dibandingkan kondisi Maret 2012 yang mencapai 4,18 persen. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 mencapai 162,51 ribu orang, dengan komposisi 96,35 ribu orang di daerah perkotaan dan 66,17 ribu orang di daerah perdesaan.  Garis kemiskinan Bali pada Maret 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,94 persen, dari Rp 249.997,00 pada Maret 2012 menjadi Rp 272.349,00 pada Maret 2013. Garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan pada Maret 2012 – Maret 2013. Daerah perkotaan mengalami peningkatan garis kemiskinan sebesar 8,18 persen, dan garis kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 10,25 persen. 

Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2013 mencapai 2.396,37 ribu orang, bertambah sebanyak 80,34 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 (2.316,03 ribu orang) atau bertambah sebanyak 88,82 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2012 (2.307,55 ribu orang).   Jumlah penduduk yang bekerja di Bali pada Februari 2013 mencapai 2.350,99 ribu orang, bertambah sebanyak 82,28 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2012 (2.268,71 ribu orang) atau bertambah sebanyak 92,04 ribu orang dibanding keadaan Februari 2012 (2.258,95 ribu orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2013 mencapai 1,89 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 2,04 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,11 persen.  Dalam setahun terakhir (Februari 2012 – Februari 2013), hampir semua sektor pekerjaan di Bali mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian, mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 73,4 ribu orang (11,23 persen). Sementara itu, Sektor Keuangan mengalami kenaikan tertinggi jumlah pekerja yaitu sebesar 24,59 persen (19,12 ribu orang). Sektor Perdagangan, Pertanian, Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada bulan Februari 2013 dengan kontribusi masing-masing sebesar 29,24 persen, 24,69 persen, 16,07 persen, dan 13,17 persen.  Pada Februari 2013, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 910,77 ribu orang (38,74 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 440,63 ribu orang (18,74 persen) dan berusaha sendiri sejumlah 323,02 ribu orang (13,74 persen).

Kesenjangan

Sebagai provinsi yang berbentuk sebuah pulau,Bali menyimpan banyak sekali sumber daya didalamnya. Oleh karena banyaknya sumber daya alam maka akan berpengaruh kedalam Pendapatan Domestik Regional BrutoProvinsi Bali juga merupakan provinsi yang mempunyai angka kemiskinan terkecil kedua setelah Jakarta. Oleh karena itu provinsi Bali dipilih sebagai acuan provinsi-provinsi lainnya dalam menerapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Dalam kaitannya dengan angka kemiskinan yang kecil pasti ada salah satu sector didalam PDRB yang membantu membuat angka kemiskinan dan disparitas pendapatan itu kecil.Untuk itu makalah ini akan membahas apakah peran sector pertanian dalam membantu mengurangi kemiskinan dan disparitas adalah besar dan apakah sector penggalian berperan besar didalam mengurangi angka disparitas di Provinsi Bali.

Bengkulu

Kemiskinan

Pada bulan Sepetember 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) sebesar 320,41 ribu orang (17,75 persen), berkurang 6,94 ribu orang (0,59 persen) dibanding dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 327,35 ribu orang (18,34 persen).  Selama periode Maret 2013 – September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 16,64 persen, naik menjadi 17,29 persen pada September 2013. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 19,10 persen pada Maret 2013 menjadi  17,97 persen pada September 2013.  Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2013 tercatat sebesar 78,02 persen, kondisi ini sedikit peningkatan dibanding dengan kondisi Maret 2013 yang sebesar 78,01 persen.  Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah, telur ayam  ras, gula pasir dan mie instan. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah  biaya perumahan, listrik, pendidikan, bensin, dan pakaian jadi anak-anak. Pada periode Maret 2013-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks  Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat, ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

Pengangguran

Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2013 sebanyak 39,9 ribu orang bertambah sebanyak 8,8 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2012 sebanyak 31,1 ribu orang atau naik sebesar 28,2 persen. Seiring bertambahnya jumlah pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2012 -  Agustus 2013 naik dari 3,6 persen menjadi 4,7 persen atau naik 1,1 persen.  Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013, yaitu: sektor Lembaga Keuangan bertambah  4,4 ribu orang atau naik 36,2 persen, sektor Pertambangan dan Pengalian  bertambah  2,1 ribu orang  atau nail 27,6 persen, dan sektor Jasa Kemasyarakatan bertambah 4,6 ribu orang atau naik 3,5 persen. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan penduduk yang bekerja, yaitu: sektor Industri berkurang 9,1 ribu orang atau turun 27 persen, sektor Listrik, Gas dan Air Minum berkurang 346 orang atau turun 20,7 persen, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi berkurang 3 ribu orang atau turun 12,6 persen, sektor Konstruksi berkurang  3,7 ribu orang atau turun 9 persen, sektor Pertanian berkurang 19 ribu orang atau turun 4,4 persen dan sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi berkurang 5 ribu orang atau turun 3,5 persen.

Kesenjangan

Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, sehingga memengaruhi terwujudnya pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesenjangan itu meperlambat pencapaian pembangunan sektor kependudukan yang berdasarkan sasaran Mellennium Development Goals (MDGs) dan RPJMN/D. Penilaian demikian itu terungkap dalam materi pertemuan diseminasi analisis hasil SDKI 2012 lintas sektor di Provinsi Bengkulu yang disampaikan Kepala Bappeda provinsi setempat, Edi Waluyo belum lama ini. Delapan sasaran Tujuan Pembangunan Milenium , Millennium Development Goals yakni memberantas kemiskinan, Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu hamil, Memerangi penyakit HIV/Aids/ Malaria/ TBC, Memastikan kelestarian lingkungan dan Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dengan adanya pandangan masih terjadi kesenjangan kebijakan dan implementasi itu menyebabkan beberapa indikator penting pembangunan kependudukan belum memebrikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM di daerah.

Solusi Kemiskinan

1. manambah anggaran di desa – desa

2. memberikan penyuluhan kepada penduduk desa agar memepunyai keterampilan 

3. mengembangkan kreativitas anak sekolah yang ada di desa desa

4. pemerintah  memberikan fasilitas fasilitas yang layak

5. dan memanfaat kan SDM desa untuk menambah perekonomian keluarga

Solusi Pengangguran

1. membuka lapangan kerja seluas luas nya

2. merubah pola fikir masyarakat yang notabene nya cepatamenyerah atau hidup pasrah

3. meberikan pelatihan agar bisa pada saat praktek dilapangan

4. mensejahterakan hak asasi manusia di desa – desa

5. mengembangkan usaha usaha produksi masyarakat yang ada di desa

Solusia kesenjangan

1. perlu dibangunnya infrastruktur di desa desa , khusus nya desa – desa plosok

2. pemeberian dana kepada desa – desa yang perekonomian nya rendah seperti koperasi

3. membangun fasilitas LSM untuk melatih orang orang desa agar mempunyai keterampilan dan bisa memproduksi SDm yang ada di desa tersebut .

                                                           

Daftar Pustaka

Kemiskinan

http://banten.bps.go.id/data/brs/file/1404_miskin_020114.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203100DKI%202013.Pdf

http://jabar.bps.go.id/system/files_force/publikasi/BRS%20kemisinan%20Maret%202013.pdf?download=1

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.Pdf

http://tabloidsergap.files.wordpress.com/2012/07/profil-kemiskinan-di-jawa-timur-2012.pdf

http://kalbar.bps.go.id/doc/pdf/brs/Kemiskinan/2013/Kemiskinan%20Kalbar%202012%20BRS%20Januari%20%202013.pdf

http://ntt.bps.go.id/jdownloads/Berita%20Resmi%20Statistik/Profil%20Kemiskinan/brs_kemiskinan_provinsi_ntt_rilis_1_juli_2013.pdf

http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2013-01-02-kemiskinan.pdf

http://bengkulu.bps.go.id/pubstat/2014/BRS/01/1401%20miskin.pdf

http://bali.bps.go.id/brs/miskin/brs_miskin_07_2013.pdf

Pengangguran

http://litbang.tangerangkota.go.id/uploads/publikasi_statistik/ddd4b7e854a4dd911051a599238ee644.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203100DKI%202013.Pdf

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU_ERIDIANA/artikel_pengangguran.pdf

http://jatim.bps.go.id/data/brs/file/2013%2011%20BRS%20TENAGA%20KERJA.pdf

http://kalbar.bps.go.id/doc/pdf/brs/Naker/2013/03%20Tenaga%20Kerja%20Februari%202013%20BRS%20Mei%202013.pdf

http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2013-11-06-tenaga-kerja.pdf

http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2013-11-06-tenaga-kerja.pdf

http://bali.bps.go.id/brs/naker/brs_naker_05_2013.pdf

http://bengkulu.bps.go.id/pubstat/2013/BRS/1311/_1311%20TK.pdf

kesenjangan

http://eprints.undip.ac.id/38984/1/DHYATMIKA.pdf

http://eprints.undip.ac.id/22955/1/Yuki_Angelia_Skripsi.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2013.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2013.pdf

http://surabaya.bisnis.com/read/20140306/11/68864/ada-kesenjangan-antardaerah-soekarwo-tetap-optimistis-ini-alasannya

http://simreg.bappenas.go.id/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2013.pdf

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135518-T%2027958-Analisis%20kesenjangan-Tinjauan%20literatur.pdf

http://aufadirgahayu.blogspot.com/2013/06/ketimpangan-di-provinsi-bali.html

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1168333550999/PERHBAB7DesentralisasiFiskalKesenjanganDaerah.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2013.pdf

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan 5 ciri sebagai berikut:

Ø  Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

Ø  Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

Ø  Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

Ø  Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

Ø  Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Tujuan setiap kebijakan ekonominya adalah makin mengurangi kebijakan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga dapat benar-benar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah misi Ekonomi Pancasila. Pemerintah  SBY-Kalla harus tidak gentar menghadapi oposisi atau tentangan yang menghalangi diterapkannya sistem ekonomi Pancasila

Sasaran pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tahun 2013 dan 2014 penting dan menentukan dalam agenda pembangunan. "Utamanya pembangunan ekonomi," kata SBY, saat membuka rapat kabinet paripurna tentang rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2014, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 April 2013.

SBY mengharapkan bisa menjaga perekonomian tetap baik selama dua tahun pamungkas masa bakti kabinet pimpinannya. Ia memerintahkan jajarannya fokus dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan target pembangunan selama 2013-2014.

Setiap perencanaan, kebijakan dasar, pilihan kebijakan, RKP, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dibuat dengan benar. "Kalau benar semuanya, manakala ada dinamika dan perkembangan baru, Insya Allah bisa mengelolanya," kata SBY.

SBY juga mengingatkan perekonomian perlu dijaga dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang perlu diwaspadai adalah proses Pemilu 2014 yang dimulai April ini. "Di satu sisi, kita harus sungguh menjaga perekonomian kita," ucap SBY. "Di sisi lain, harus mengelola politik dalam negeri karena memang ada kaitannya dengan menyukseskan pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi."

Sebelumnya, SBY kerap mengingatkan bahwa tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik. Sehingga harus benar-benar dijaga dari beraneka potensi kegaduhan yang bisa berdampak pada ekonomi.

Sedangkan faktor eksternal, di antaranya resesi perekonomian dunia yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Sehingga seluruh elemen pemerintahan harus bisa mengelola perekonomian, dari aspek pertumbuhan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan kemiskinan.

Prioritas

DENPASAR, BALI — Dalam pidatonya saat membuka APEC CEO Summit atau Pertemuan CEO APEC di Nusa Dua Bali, Minggu pagi (6/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Prioritas pertama menurut Presiden SBY adalah mewujudkan pencapaian Deklarasi Bogor. Dalam mengimplementasikan Deklarasi Bogor, negara-negara APEC telah meraih kemajuan yang pesat, yakni mengurangi tarif dari 16,9 persen di tahun 1989 menjadi 5,7 persen di 2011. Transportasi yang buruk dan prosedur bea cukai yang panjang masih menjadi tantangan pada perdagangan.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan prioritas kedua, seperti yang disampaikan presiden SBY.  “Populasi global telah tumbuh dari hanya lebih dari lima setengah miliar orang pada tahun 1994 menjadi lebih dari tujuh miliar saat ini. Pada 2045 akan ada 9 miliar orang di seluruh dunia. Dan banyak dari peningkatan populasi akan datang dari kawasan Asia Pasifik, menempatkan beban yang besar pada pasokan energi, makanan dan air bagi rakyat kita,” kata Presiden SBY.

Prioritas ketiga menurut Presiden SBY adalah mempromosikan Konektivitas. Presiden SBY yakin bahwa APEC memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Pada saat ini, ekonomi APEC mencapai 54 persen dari produk domestik bruto global dan 44 persen dari perdagangan global. Apalagi perdagangan telah tumbuh hampir tujuh kali lipat sejak tahun 1989 , mencapai lebih dari 11 triliun dolar AS pada 2011.

“Dalam 25 tahun terakhir , tarif rata-rata di APEC telah menurun hampir 70 persen . Biaya melakukan bisnis lintas batas menurun dua putaran berturut-turut dari 5 persen penurunan tarif : mengakibatkan hampir 59 miliar dolar AS dari penghematan untuk bisnis,” jelas Presiden SBY.

Ketua Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) Wisnu Wardhana mengusulkan kepada pemimpin APEC untuk focus membangunan konektivitas guna mewujukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Asia-Pasifik. Selain itu pembangunan konektivitas juga harus ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

“Kita juga punya isu dalam membangun konektivitas itu infrastruktur kita ini sorted, tidak di Indonesia saja tetapi di 21 negara ekonomi APEC, jadi itu salah satu isu yang penting, kedua kita juga bicara inklusi keuangan. Disini kita juga bicara bagaimana kawasan Asia-Pasifik ini mampu kedepan mampu menjadi wilayah penggerak pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Wisnu Wardhana.

APEC CEO Summit dihadiri oleh sekitar seribu CEO dari berbagai perusahaan nasional maupun kelas dunia. Dalam rangkaian pertemuan itu, CEO se-Asia Pasifik mendukung agar para pemimpin APEC dapat menjalankan agenda liberalisasi yang termaktub dalam Deklarasi Bogor.

Sektor yang menjadi prioritas

JAKARTA- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto, di Jakarta, Rabu mengungkapkan, tiga sektor yang harus menjadi prioritas pemerintah guna meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta.

"Setidaknya terdapat tiga sektor prioritas demi memaksimalkan kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership atau PPP)," kata Suryo dalam acara Diskusi Kemitraan Strategis antara Pemerintah dan Sektor Swasta.

Sektor pertama adalah sektor energi yang menurut Suryo dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana itu, lebih banyak dipasok ke luar negeri.

"Indonesia yang memiliki beragam jenis energi dengan jumlah yang melimpah namun belum dapat secara mandiri mencukupi kebutuhan energinya, karena sebagian besar produksi energi Indonesia diekspor ke luar negeri," kata Suryo.

  

Ia mengakui bahwa perusahaannya, Satmarindo Group, yang juga bergerak dalam produksi batubara juga lebih banyak mengekspor batubara dibanding untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral produksi batubara Indonesia pada 2009 berjumlah 226,1 juta ton dengan konsumsi hanya 38,2 juta ton, sehingga Indonesia mengekspor 152,9 juta ton batubara.

Sementara untuk konsumsi minyak bumi Indonesia pada 2009 adalah sebesar 256,6 juta barel dan produksi mencapai 337,2 juta barel namun produksi tersebut diekspor hingga 117,2 juta barel sehingga Indonesia harus mengimpor 86,6 juta barel.

"Padahal seharusnya pemerintah harus memberikan prioritas kepada kebutuhan domestik," tegas Suryo.

Sektor lainnya adalah sektor pangan karena Indonesia mengimpor kacang kedelai, gula, jagung, dan jenis pangan lain dalam jumlah besar yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

"Indonesia memiliki tanah yang luas dan subur, namun kenapa harus mengimpor produk pangan dalam jumlah besar?" tanyanya.

Ia memberikan contoh minimnya produksi susu segar Indonesia di Indonesia yang hanya mencapai enam juta ton susu per tahun. "Bila jumlah tersebut dibagi dengan total penduduk Indonesia, berarti setiap penduduk Indonesia hanya mendapat 2 tetes susu," jelasnya.

Konsumsi daging masyarakat Indonesia juga terbilang rendah yaitu hanya mencapai 2,4 Kg/orang/tahun terpaut jauh dengan konsumsi daging di Jerman yang mencapai 50 Kg/orang/tahun atau bahkan dengan konsumsi di Singapura atau Malaysia sebesar 15 Kg/orang/tahun.

"Dengan kurangnya asupan gizi, sumber daya manusia Indonesia menjadi kurang dapat bersaing," tambahnya.

Sementara sektor ketiga adalah sektor infrastruktur yang juga disetujui oleh ketua Bappenas sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2010-2014.

Lebih lanjut menurut Suryo, demi menggenjot industri di Indonesia, Kadin akan melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kadin akan kembali menandatangai kesepakatan dengan BKPM yang dulu pernah dilakukan semasa BKPM dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita guna membawa investor potensial ke Indonesia," jelasnya.

Hasil pembangunan ekonomi

menggembirakan. Angka kemiskinan dan pengangguran diklaim terus menurun drastis. Utang luar negeri semakin sedikit sementara pertumbuhan ekonomi makin melonjak.

"Namun, pada faktanya, kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi target akhir sebuah pembangunan masih jauh dari harapan," demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan dalam seminar bertajuk 'Pembangunan Minus Kesejahteraan' di Jakarta, (Senin, 31/1).

Kata Syahganda, terlepas dari capaian pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah negara-negara Asean, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan apalagi dibandingkan Cina (9,8 persen), pertanyaan yang menggugah kita adalah apakah pertumbuhan ini mempunyai indikasi yang penting bagi kesejahteraan rakyat?

"Jargon pembangunan yang disampaikan rezim SBY yakni Pro-Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment, kurang memperlihatkan capaiannya," ujarnya.

 Daftar Pustaka

http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/

http://www.rmol.co/

http://www.voaindonesia.com/

http://www.investor.co.id/