KONDISI
PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY
mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh
pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang
terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu
bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di
zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi
harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi
Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat
terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut.
Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa
tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia
adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang
tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun
terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai
Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sistem
Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan 5 ciri sebagai berikut:
Ø
Roda kegiatan ekonomi
bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
Ø
Ada kehendak kuat warga
masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya
dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
Ø
Semangat nasionalisme
ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya
perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;
Ø
Demokrasi Ekonomi berdasar
kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai
perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;
Ø
Keseimbangan yang harmonis,
efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi
dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Tujuan setiap kebijakan ekonominya adalah
makin mengurangi kebijakan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan
sosial sehingga dapat benar-benar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Inilah misi Ekonomi Pancasila. Pemerintah SBY-Kalla harus tidak gentar menghadapi
oposisi atau tentangan yang menghalangi diterapkannya sistem ekonomi Pancasila
Sasaran
pembangunan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengatakan tahun 2013 dan 2014 penting dan menentukan dalam agenda pembangunan.
"Utamanya pembangunan ekonomi," kata SBY, saat membuka rapat kabinet
paripurna tentang rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2014, di
kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 April 2013.
SBY mengharapkan bisa menjaga perekonomian tetap baik selama
dua tahun pamungkas masa bakti kabinet pimpinannya. Ia memerintahkan jajarannya
fokus dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan target
pembangunan selama 2013-2014.
Setiap perencanaan, kebijakan dasar, pilihan kebijakan, RKP,
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dibuat dengan benar.
"Kalau benar semuanya, manakala ada dinamika dan perkembangan baru, Insya
Allah bisa mengelolanya," kata SBY.
SBY juga mengingatkan perekonomian perlu dijaga dari faktor
internal dan eksternal. Faktor internal yang perlu diwaspadai adalah proses Pemilu
2014 yang dimulai April ini. "Di satu sisi, kita harus sungguh menjaga
perekonomian kita," ucap SBY. "Di sisi lain, harus mengelola politik
dalam negeri karena memang ada kaitannya dengan menyukseskan pembangunan,
utamanya pembangunan ekonomi."
Sebelumnya, SBY kerap mengingatkan bahwa tahun 2013 dan 2014
merupakan tahun politik. Sehingga harus benar-benar dijaga dari beraneka
potensi kegaduhan yang bisa berdampak pada ekonomi.
Sedangkan faktor eksternal, di antaranya resesi perekonomian
dunia yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Sehingga seluruh elemen
pemerintahan harus bisa mengelola perekonomian, dari aspek pertumbuhan,
stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan kemiskinan.
Prioritas
DENPASAR, BALI — Dalam pidatonya saat membuka APEC CEO
Summit atau Pertemuan CEO APEC di Nusa Dua Bali, Minggu pagi (6/10), Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga prioritas yang ditetapkan pemerintah
Indonesia.
Prioritas pertama menurut Presiden SBY adalah mewujudkan
pencapaian Deklarasi Bogor. Dalam mengimplementasikan Deklarasi Bogor,
negara-negara APEC telah meraih kemajuan yang pesat, yakni mengurangi tarif
dari 16,9 persen di tahun 1989 menjadi 5,7 persen di 2011. Transportasi yang
buruk dan prosedur bea cukai yang panjang masih menjadi tantangan pada
perdagangan.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan
prioritas kedua, seperti yang disampaikan presiden SBY. “Populasi global telah tumbuh dari hanya
lebih dari lima setengah miliar orang pada tahun 1994 menjadi lebih dari tujuh
miliar saat ini. Pada 2045 akan ada 9 miliar orang di seluruh dunia. Dan banyak
dari peningkatan populasi akan datang dari kawasan Asia Pasifik, menempatkan
beban yang besar pada pasokan energi, makanan dan air bagi rakyat kita,” kata
Presiden SBY.
Prioritas ketiga menurut Presiden SBY adalah mempromosikan
Konektivitas. Presiden SBY yakin bahwa APEC memiliki peran penting bagi
pertumbuhan ekonomi global. Pada saat ini, ekonomi APEC mencapai 54 persen dari
produk domestik bruto global dan 44 persen dari perdagangan global. Apalagi
perdagangan telah tumbuh hampir tujuh kali lipat sejak tahun 1989 , mencapai
lebih dari 11 triliun dolar AS pada 2011.
“Dalam 25 tahun terakhir , tarif rata-rata di APEC telah
menurun hampir 70 persen . Biaya melakukan bisnis lintas batas menurun dua
putaran berturut-turut dari 5 persen penurunan tarif : mengakibatkan hampir 59
miliar dolar AS dari penghematan untuk bisnis,” jelas Presiden SBY.
Ketua Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) Wisnu Wardhana
mengusulkan kepada pemimpin APEC untuk focus membangunan konektivitas guna
mewujukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Asia-Pasifik.
Selain itu pembangunan konektivitas juga harus ditunjang dengan ketersediaan
infrastruktur yang memadai.
“Kita juga punya isu dalam membangun konektivitas itu
infrastruktur kita ini sorted, tidak di Indonesia saja tetapi di 21 negara
ekonomi APEC, jadi itu salah satu isu yang penting, kedua kita juga bicara
inklusi keuangan. Disini kita juga bicara bagaimana kawasan Asia-Pasifik ini
mampu kedepan mampu menjadi wilayah penggerak pertumbuhan ekonomi dunia,” kata
Wisnu Wardhana.
APEC CEO Summit dihadiri oleh sekitar seribu CEO dari
berbagai perusahaan nasional maupun kelas dunia. Dalam rangkaian pertemuan itu,
CEO se-Asia Pasifik mendukung agar para pemimpin APEC dapat menjalankan agenda
liberalisasi yang termaktub dalam Deklarasi Bogor.
Sektor yang
menjadi prioritas
JAKARTA- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Suryo B Sulisto, di Jakarta, Rabu mengungkapkan, tiga sektor yang harus menjadi
prioritas pemerintah guna meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta.
"Setidaknya terdapat tiga sektor prioritas demi
memaksimalkan kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership atau
PPP)," kata Suryo dalam acara Diskusi Kemitraan Strategis antara
Pemerintah dan Sektor Swasta.
Sektor pertama adalah sektor energi yang menurut Suryo dalam
acara yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S
Alisjahbana itu, lebih banyak dipasok ke luar negeri.
"Indonesia yang memiliki beragam jenis energi dengan
jumlah yang melimpah namun belum dapat secara mandiri mencukupi kebutuhan
energinya, karena sebagian besar produksi energi Indonesia diekspor ke luar
negeri," kata Suryo.
Ia mengakui bahwa perusahaannya, Satmarindo Group, yang juga
bergerak dalam produksi batubara juga lebih banyak mengekspor batubara
dibanding untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
produksi batubara Indonesia pada 2009 berjumlah 226,1 juta ton dengan konsumsi
hanya 38,2 juta ton, sehingga Indonesia mengekspor 152,9 juta ton batubara.
Sementara untuk konsumsi minyak bumi Indonesia pada 2009
adalah sebesar 256,6 juta barel dan produksi mencapai 337,2 juta barel namun
produksi tersebut diekspor hingga 117,2 juta barel sehingga Indonesia harus
mengimpor 86,6 juta barel.
"Padahal seharusnya pemerintah harus memberikan prioritas
kepada kebutuhan domestik," tegas Suryo.
Sektor lainnya adalah sektor pangan karena Indonesia
mengimpor kacang kedelai, gula, jagung, dan jenis pangan lain dalam jumlah
besar yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.
"Indonesia memiliki tanah yang luas dan subur, namun
kenapa harus mengimpor produk pangan dalam jumlah besar?" tanyanya.
Ia memberikan contoh minimnya produksi susu segar Indonesia
di Indonesia yang hanya mencapai enam juta ton susu per tahun. "Bila
jumlah tersebut dibagi dengan total penduduk Indonesia, berarti setiap penduduk
Indonesia hanya mendapat 2 tetes susu," jelasnya.
Konsumsi daging masyarakat Indonesia juga terbilang rendah
yaitu hanya mencapai 2,4 Kg/orang/tahun terpaut jauh dengan konsumsi daging di
Jerman yang mencapai 50 Kg/orang/tahun atau bahkan dengan konsumsi di Singapura
atau Malaysia sebesar 15 Kg/orang/tahun.
"Dengan kurangnya asupan gizi, sumber daya manusia
Indonesia menjadi kurang dapat bersaing," tambahnya.
Sementara sektor ketiga adalah sektor infrastruktur yang
juga disetujui oleh ketua Bappenas sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2010-2014.
Lebih lanjut menurut Suryo, demi menggenjot industri di
Indonesia, Kadin akan melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).
"Kadin akan kembali menandatangai kesepakatan dengan
BKPM yang dulu pernah dilakukan semasa BKPM dipimpin oleh Ginandjar
Kartasasmita guna membawa investor potensial ke Indonesia," jelasnya.
Hasil
pembangunan ekonomi
menggembirakan. Angka kemiskinan dan pengangguran diklaim
terus menurun drastis. Utang luar negeri semakin sedikit sementara pertumbuhan
ekonomi makin melonjak.
"Namun, pada faktanya, kesejahteraan sosial yang
seharusnya menjadi target akhir sebuah pembangunan masih jauh dari
harapan," demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle
(SMC), Syahganda Nainggolan dalam seminar bertajuk 'Pembangunan Minus
Kesejahteraan' di Jakarta, (Senin, 31/1).
Kata Syahganda, terlepas dari capaian pertumbuhan ekonomi
yang masih di bawah negara-negara Asean, seperti Singapura, Malaysia, Thailand,
dan apalagi dibandingkan Cina (9,8 persen), pertanyaan yang menggugah kita
adalah apakah pertumbuhan ini mempunyai indikasi yang penting bagi kesejahteraan
rakyat?
"Jargon pembangunan yang disampaikan rezim SBY yakni
Pro-Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment, kurang memperlihatkan
capaiannya," ujarnya.
Daftar Pustaka
http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/
http://www.rmol.co/
http://www.voaindonesia.com/
http://www.investor.co.id/
